Cimahi, Reportasenusantaranews.com - Pemerintah Kota Cimahi kembali menjadi sorotan setelah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Kinerja Aparatur Negara (PENJARA) bersama Forum Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) se-Kota Cimahi menyampaikan pernyataan sikap terkait kebijakan pemberian dana hibah kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Cimahi untuk pembangunan gedung BNN. Kegiatan demo ini berlangsung di Kantor Pemerintahan Kota Cimahi, pada Kamis (30/7/2026).
Dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Ketua DPP LSM PENJARA, Handi Halim, menegaskan bahwa kedatangan mereka bertujuan menyampaikan masukan kepada Pemerintah Kota Cimahi agar setiap kebijakan penggunaan anggaran daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, serta mengedepankan kepentingan masyarakat.
Menurut Handi, forum tersebut mempertanyakan dasar hukum, mekanisme, serta besaran dana hibah yang dialokasikan Pemerintah Kota Cimahi kepada BNN Kota Cimahi.
Ia menyebut masyarakat memiliki hak memperoleh informasi mengenai penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk proses penganggaran yang telah melalui pembahasan bersama DPRD Kota Cimahi.
"Kami datang bukan untuk membuat kegaduhan, tetapi ingin mengingatkan agar setiap kebijakan pemerintah tetap berpihak kepada kepentingan rakyat. Kami meminta penjelasan mengenai dasar pemberian dana hibah tersebut serta besaran anggaran yang dialokasikan," ujar Handi Halim.
Handi juga menyampaikan bahwa pihaknya mengacu pada ketentuan mengenai hak masyarakat untuk memperoleh informasi penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, maupun nepotisme.
Selain itu, ia mengingatkan agar pemerintah daerah berhati-hati dalam menetapkan kebijakan hibah sehingga tidak menimbulkan persepsi adanya konflik kepentingan di tengah masyarakat. Ia juga meminta Pemerintah Kota Cimahi memberikan penjelasan secara terbuka mengenai proses pengambilan keputusan atas pemberian hibah tersebut.
Dalam kesempatan itu, Handi menyayangkan belum adanya perwakilan Pemerintah Kota Cimahi yang menemui massa aksi untuk memberikan penjelasan langsung. Menurutnya, dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik.
LSM PENJARA bersama Forum Ormas se-Kota Cimahi berharap Pemerintah Kota Cimahi dapat memberikan klarifikasi resmi mengenai kebijakan hibah kepada BNN Kota Cimahi, termasuk dasar hukum, mekanisme penganggaran, serta proses persetujuan yang telah ditempuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hingga kegiatan penyampaian aspirasi berlangsung, belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Kota Cimahi terkait substansi tuntutan yang disampaikan massa aksi. Oleh karena itu, klarifikasi dari pemerintah masih diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh, akurat, dan berimbang mengenai kebijakan tersebut.
Ketua Forum Ormas dan LSM Kota Cimahi, sri Wahyudi menyampaikan dukungan penuh kepada LSM Penjara yang tengah menyampaikan aspirasi melalui aksi damai di depan Gedung Pemerintah Kota Cimahi.
Dukungan tersebut merupakan bentuk solidaritas Forum Ormas Kota Cimahi terhadap seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam keterangannya, Sri Wahyudi menegaskan bahwa LSM Penjara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keluarga besar ormas dan LSM di Kota Cimahi.
Oleh karena itu, Forum Ormas Kota Cimahi berkomitmen untuk memberikan pendampingan selama aksi berlangsung serta menjaga agar penyampaian aspirasi tetap berjalan secara damai, tertib, dan kondusif.
Menurutnya, LSM Penjara telah berulang kali melakukan aksi penyampaian pendapat di berbagai instansi pemerintahan, bahkan hingga tingkat nasional. Namun, keterlibatan Forum Ormas Kota Cimahi dalam memberikan pendampingan secara langsung pada aksi kali ini menjadi momentum penting dalam memperkuat solidaritas antarorganisasi.
"Kami sepakat bahwa kebersamaan tidak hanya hadir saat kondisi menyenangkan, tetapi juga ketika ada perjuangan untuk menyampaikan aspirasi. Karena itu, Forum Ormas Kota Cimahi hadir untuk mendampingi dan menjaga situasi tetap aman serta kondusif," ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh ormas dan LSM di Kota Cimahi untuk senantiasa menjaga persatuan, ketertiban, dan nama baik organisasi saat menyampaikan aspirasi di ruang publik. Menurutnya, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang dan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab.
Kepada peserta aksi, Ketua KKJN mengimbau agar tetap menjaga ketertiban, mengedepankan sikap santun, serta menghindari tindakan yang dapat memicu gesekan. Ia berharap seluruh aspirasi dapat disampaikan dengan baik sehingga tujuan aksi dapat tercapai.
Selain itu, apresiasi juga disampaikan kepada jajaran TNI dan Polri yang bertugas mengamankan jalannya aksi. Forum Ormas Kota Cimahi berharap aparat keamanan terus mengedepankan pendekatan humanis agar kegiatan berlangsung aman, tertib, dan tanpa adanya tindakan yang bersifat represif.
Forum Ormas Kota Cimahi menegaskan akan terus mengawal jalannya kegiatan hingga selesai sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kondusivitas serta memperkuat sinergi antara masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan pemerintah daerah. (Adang.R)