Reportasenusantaranews.com, Cimahi - Memasuki tahun kedua kepemimpinan Wali Kota Cimahi Ngatiyana dan Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Cimahi meminta Pemerintah Kota Cimahi membuka secara transparan capaian 17 program strategis yang menjadi bagian dari janji politik pasangan tersebut pada Pilkada 2024.
Ketua Harian PSI Kota Cimahi, Leonardo, mengatakan sejumlah program pemerintah patut diapresiasi karena telah berjalan. Di antaranya program pemberdayaan masyarakat, penguatan UMKM, peningkatan layanan kesehatan, program 10.000 SDM siap kerja, serta pengelolaan sampah berbasis teknologi.
Namun, menurut Leonardo, peluncuran program tidak cukup menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Publik, kata dia, perlu mengetahui sejauh mana target dari setiap janji politik tersebut telah direalisasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Bagi kami, persoalannya bukan sekadar apakah program tersebut sudah diluncurkan. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, sudah sejauh mana target janji tersebut benar-benar tercapai dan dirasakan masyarakat?” ujar Leonardo, saat diwawancarai Kabaran Jabar, pada Selasa (6/10/2026).
Ia mencontohkan program 10.000 SDM siap kerja yang memiliki target selama lima tahun. Menurutnya, Pemerintah Kota Cimahi perlu menyampaikan data secara terbuka mengenai jumlah masyarakat yang telah mengikuti pelatihan, memperoleh sertifikasi, hingga benar-benar terserap ke dunia kerja.
“Publik berhak mengetahui, sampai saat ini sudah berapa orang yang mengikuti pelatihan, berapa yang mendapatkan sertifikasi, dan berapa yang benar-benar terserap ke dunia kerja,” katanya.
Hal serupa, lanjut Leonardo, perlu dilakukan terhadap program BEWARA yang memiliki target 10.000 penerima manfaat. Pemerintah tidak hanya perlu menyampaikan bahwa program tersebut telah berjalan, tetapi juga memberikan informasi terukur mengenai jumlah penerima manfaat, besaran anggaran, serta distribusinya.
PSI juga menyoroti program 100 event kreatif. Leonardo menilai evaluasi program tersebut seharusnya tidak berhenti pada jumlah kegiatan yang telah diselenggarakan.
Menurutnya, pemerintah perlu mengukur dampak kegiatan terhadap pelaku UMKM, ekonomi kreatif, komunitas seni, anak muda, serta potensi ekonomi daerah.
“Yang perlu kita ukur bukan hanya jumlah kegiatan yang diselenggarakan, tetapi apakah kegiatan tersebut benar-benar memberikan dampak terhadap pelaku UMKM, ekonomi kreatif, komunitas seni, anak muda, dan potensi daerah,” ujarnya.
Di sisi lain, PSI Kota Cimahi juga menilai masih terdapat sejumlah janji yang belum dapat dikatakan terealisasi secara penuh. Salah satunya terkait revitalisasi Stadion Sangkuriang.
Leonardo mengatakan hingga saat ini pemerintah masih menyampaikan target pembangunan dan pengembangan stadion tersebut ke depan. Karena itu, pihaknya meminta setiap program dievaluasi berdasarkan tahapan dan capaian yang dapat diukur.
“Kami tidak ingin terjebak pada narasi bahwa seluruh janji politik sudah gagal. Itu tidak sesuai dengan fakta. Tetapi kami juga tidak ingin masyarakat hanya diberikan daftar program dan seremoni peluncuran tanpa mengetahui capaian konkretnya,” tegas Leonardo.
PSI Kota Cimahi selanjutnya meminta Pemerintah Kota Cimahi menyediakan dashboard atau laporan evaluasi 17 janji politik secara berkala dan dapat diakses publik.
Setidaknya, menurut PSI, terdapat lima informasi yang perlu dibuka untuk setiap program, yakni target akhir, target tahun 2026, target tahun 2027, realisasi sampai saat ini, serta anggaran yang telah digunakan dan jumlah masyarakat yang telah menerima manfaat.
“Menurut kami, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan hanya berapa banyak program yang diluncurkan, tetapi berapa banyak target yang benar-benar selesai dan memberikan manfaat kepada masyarakat,” kata Leonardo.
Ia menegaskan PSI Kota Cimahi tetap akan memberikan apresiasi apabila pemerintah berhasil memenuhi janji politiknya. Namun, PSI juga menyatakan akan terus mengingatkan pemerintah apabila masih terdapat target yang belum tercapai.
“Janji politik adalah kontrak moral dengan masyarakat. Karena itu, masyarakat berhak mengetahui progresnya secara terbuka, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
PSI Kota Cimahi menyatakan akan terus mendorong agar evaluasi terhadap program Pemerintah Kota Cimahi dilakukan berdasarkan data dan indikator yang terukur, bukan semata-mata berdasarkan klaim politik maupun persepsi.
Dengan demikian, publik diharapkan dapat melihat secara jelas perkembangan 17 program strategis tersebut, termasuk capaian, penggunaan anggaran, penerima manfaat, serta target yang masih harus diselesaikan hingga akhir masa kepemimpinan. (Adang. R)
Reportasenusantaranews.com, Cimahi - Memasuki tahun kedua kepemimpinan Wali Kota Cimahi Ngatiyana dan Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Cimahi meminta Pemerintah Kota Cimahi membuka secara transparan capaian 17 program strategis yang menjadi bagian dari janji politik pasangan tersebut pada Pilkada 2024.
Ketua Harian PSI Kota Cimahi, Leonardo, mengatakan sejumlah program pemerintah patut diapresiasi karena telah berjalan. Di antaranya program pemberdayaan masyarakat, penguatan UMKM, peningkatan layanan kesehatan, program 10.000 SDM siap kerja, serta pengelolaan sampah berbasis teknologi.
Namun, menurut Leonardo, peluncuran program tidak cukup menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Publik, kata dia, perlu mengetahui sejauh mana target dari setiap janji politik tersebut telah direalisasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Bagi kami, persoalannya bukan sekadar apakah program tersebut sudah diluncurkan. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, sudah sejauh mana target janji tersebut benar-benar tercapai dan dirasakan masyarakat?” ujar Leonardo, saat diwawancarai Kabaran Jabar, pada Selasa (6/10/2026).
Ia mencontohkan program 10.000 SDM siap kerja yang memiliki target selama lima tahun. Menurutnya, Pemerintah Kota Cimahi perlu menyampaikan data secara terbuka mengenai jumlah masyarakat yang telah mengikuti pelatihan, memperoleh sertifikasi, hingga benar-benar terserap ke dunia kerja.
“Publik berhak mengetahui, sampai saat ini sudah berapa orang yang mengikuti pelatihan, berapa yang mendapatkan sertifikasi, dan berapa yang benar-benar terserap ke dunia kerja,” katanya.
Hal serupa, lanjut Leonardo, perlu dilakukan terhadap program BEWARA yang memiliki target 10.000 penerima manfaat. Pemerintah tidak hanya perlu menyampaikan bahwa program tersebut telah berjalan, tetapi juga memberikan informasi terukur mengenai jumlah penerima manfaat, besaran anggaran, serta distribusinya.
PSI juga menyoroti program 100 event kreatif. Leonardo menilai evaluasi program tersebut seharusnya tidak berhenti pada jumlah kegiatan yang telah diselenggarakan.
Menurutnya, pemerintah perlu mengukur dampak kegiatan terhadap pelaku UMKM, ekonomi kreatif, komunitas seni, anak muda, serta potensi ekonomi daerah.
“Yang perlu kita ukur bukan hanya jumlah kegiatan yang diselenggarakan, tetapi apakah kegiatan tersebut benar-benar memberikan dampak terhadap pelaku UMKM, ekonomi kreatif, komunitas seni, anak muda, dan potensi daerah,” ujarnya.
Di sisi lain, PSI Kota Cimahi juga menilai masih terdapat sejumlah janji yang belum dapat dikatakan terealisasi secara penuh. Salah satunya terkait revitalisasi Stadion Sangkuriang.
Leonardo mengatakan hingga saat ini pemerintah masih menyampaikan target pembangunan dan pengembangan stadion tersebut ke depan. Karena itu, pihaknya meminta setiap program dievaluasi berdasarkan tahapan dan capaian yang dapat diukur.
“Kami tidak ingin terjebak pada narasi bahwa seluruh janji politik sudah gagal. Itu tidak sesuai dengan fakta. Tetapi kami juga tidak ingin masyarakat hanya diberikan daftar program dan seremoni peluncuran tanpa mengetahui capaian konkretnya,” tegas Leonardo.
PSI Kota Cimahi selanjutnya meminta Pemerintah Kota Cimahi menyediakan dashboard atau laporan evaluasi 17 janji politik secara berkala dan dapat diakses publik.
Setidaknya, menurut PSI, terdapat lima informasi yang perlu dibuka untuk setiap program, yakni target akhir, target tahun 2026, target tahun 2027, realisasi sampai saat ini, serta anggaran yang telah digunakan dan jumlah masyarakat yang telah menerima manfaat.
“Menurut kami, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan hanya berapa banyak program yang diluncurkan, tetapi berapa banyak target yang benar-benar selesai dan memberikan manfaat kepada masyarakat,” kata Leonardo.
Ia menegaskan PSI Kota Cimahi tetap akan memberikan apresiasi apabila pemerintah berhasil memenuhi janji politiknya. Namun, PSI juga menyatakan akan terus mengingatkan pemerintah apabila masih terdapat target yang belum tercapai.
“Janji politik adalah kontrak moral dengan masyarakat. Karena itu, masyarakat berhak mengetahui progresnya secara terbuka, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
PSI Kota Cimahi menyatakan akan terus mendorong agar evaluasi terhadap program Pemerintah Kota Cimahi dilakukan berdasarkan data dan indikator yang terukur, bukan semata-mata berdasarkan klaim politik maupun persepsi.
Dengan demikian, publik diharapkan dapat melihat secara jelas perkembangan 17 program strategis tersebut, termasuk capaian, penggunaan anggaran, penerima manfaat, serta target yang masih harus diselesaikan hingga akhir masa kepemimpinan. (Adang. R)