Cimahi, Reportasenusantaranews.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Cimahi secara resmi mengajukan surat permohonan audiensi kepada Wali Kota Cimahi.
Melalui pertemuan tersebut, PSI berencana menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun dari tingkat Dewan Pimpinan Ranting (DPRT), mulai dari realisasi janji kampanye kepala daerah hingga sejumlah isu yang berkembang di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.
Wakil Ketua I DPD PSI Kota Cimahi, Ramli Simbolon, mengatakan bahwa pengajuan audiensi merupakan bagian dari langkah politik partai dalam mengawal aspirasi masyarakat.
Menurutnya, surat yang disampaikan bukan sekadar inisiatif pengurus DPD, melainkan hasil serapan aspirasi kader PSI di tingkat DPRT yang turun langsung ke tengah masyarakat.
"Nah ini adalah sikap dan langkah politik kami yang kami arahkan kepada pengurus-pengurus kami yang di tingkat terendah di DPRT supaya turun langsung ke rakyat, dengarkan aspirasinya," ujar Ramli.
Ia menjelaskan, seluruh aspirasi yang telah dihimpun dikawal langsung oleh para pengurus DPRT agar dapat disampaikan kepada Wali Kota Cimahi. DPD PSI, lanjutnya, hanya berperan sebagai penyambung aspirasi masyarakat.
"Kami di sini pada dasarnya hanya penyambung lidah masyarakat. Apa pun isi surat yang kami layangkan kepada Wali Kota merupakan aspirasi yang diserap teman-teman DPRT dari masyarakat," katanya usai menyerahkan surat ke Bagian Umum Sekda Pemkot Cimahi, pada Jumat (26/6/2026).
Ramli mengungkapkan terdapat dua pokok persoalan utama yang akan disampaikan apabila audiensi terlaksana. Pertama, mengenai realisasi janji kampanye kepala daerah yang menurut PSI hingga saat ini belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
"Masyarakat di Cimahi menuntut dan mempertanyakan melalui kami janji kampanye yang pernah dijanjikan," ujarnya.
Menurut Ramli, berbagai janji tersebut memang telah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), namun implementasinya di lapangan dinilai belum memberikan dampak yang dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Selain itu, PSI juga akan meminta penjelasan terkait berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk dugaan pengondisian proyek di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi maupun organisasi perangkat daerah lainnya.
"Kalau kesempatan audiensi ini diberikan dan Pak Wali berkenan hadir, kami juga akan menanyakan perihal isu-isu yang beredar tentang SKPD di Cimahi yang sekarang sedang hangat," kata Ramli.
Ia menilai informasi yang beredar saat ini masih sebatas dugaan sehingga diperlukan penjelasan resmi dari pemerintah daerah agar tidak menimbulkan kegaduhan berkepanjangan di tengah masyarakat.
"Yang kami tangkap kegaduhan ini sifatnya masih dugaan. Makanya kami ingin memastikan apakah benar atau tidak. Sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari Pak Wali Kota terkait isu yang berkembang di media sosial," ujarnya.
Sebagai partai pendukung pemerintah daerah, PSI juga ingin mengetahui sikap tegas Wali Kota Cimahi terhadap berbagai isu tersebut, termasuk apabila informasi yang beredar ternyata tidak benar.
"Intinya surat yang kami kirimkan adalah mendorong Wali Kota bersikap tegas," tegas Ramli.
Menurutnya, ketegasan kepala daerah penting untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus memberikan kepastian kepada aparatur sipil negara agar dapat bekerja secara profesional tanpa terganggu berbagai isu yang berkembang.
Selain itu, PSI juga berencana menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kualitas pelayanan publik serta kinerja aparatur sipil negara di Kota Cimahi.
"Yang akan kami sampaikan adalah janji kampanye dengan realita di lapangan, termasuk indeks kualitas pelayanan publik dan indeks kualitas kinerja aparatur sipil negara," ujarnya.
Ramli menilai beberapa sektor seperti pengembangan UMKM, pelayanan kesehatan, dan pendidikan masih memerlukan evaluasi agar manfaat program pemerintah dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Ia mengungkapkan bahwa surat permohonan audiensi telah diterima oleh Pemerintah Kota Cimahi dan saat ini pihaknya menunggu balasan resmi mengenai jadwal pertemuan.
PSI berharap audiensi tersebut dapat menjadi ruang dialog yang terbuka antara pemerintah daerah dengan masyarakat melalui partai politik, sehingga berbagai pertanyaan publik memperoleh penjelasan secara langsung dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. (Adang R)