Cimahi, Reportase NusantaraNews.Com -Pemerintah Kota Cimahi menggelar Arahan Rapat Sensus Ekonomi 2026 bertajuk “Sensus Akurat, Kebijakan Tepat” di Gedung B Pemkot Cimahi, Kamis (26/2/2026).
Kegiatan ini dihadiri para asisten daerah, kepala OPD, camat se-Kota Cimahi, serta Kepala BPS Kota Cimahi, Rendra Kurniawan beserta jajaran.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal memperkuat sinergi lintas sektor dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Mei–Juni 2026, dengan tahapan awal dimulai sejak April mendatang.Kepala BPS: Data Akurat Fondasi Kebijakan Tepat.
Dalam sambutannya, Kepala BPS Kota Cimahi, Rendra Kurniawan, memperkenalkan diri sebagai pejabat baru yang diamanahkan memimpin per 24 Februari 2026. Ia menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan upaya komprehensif untuk memotret seluruh aktivitas ekonomi di wilayah Kota Cimahi.
Sensus ini mencakup seluruh usaha, baik skala rumah tangga, pelaku UMKM, hingga usaha di pusat perbelanjaan dan sektor industri lainnya. Data yang dihasilkan harus asli, valid, dan menjadi pondasi utama perencanaan pembangunan,” ujarnya.
Rendra menekankan pentingnya kolaborasi seluruh perangkat daerah, termasuk dukungan surat edaran wali kota kepada BUMN, BUMD, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan masyarakat agar partisipasi semakin optimal.
Strategi sosialisasi pun disiapkan, mulai dari pemanfaatan videotron, media sosial, website resmi, hingga pembukaan mimbar sensus dan klinik sensus di pasar maupun pusat perbelanjaan. Pengisian data akan dilakukan melalui aplikasi berbasis Android, iOS, serta laman website resmi.
Sebanyak sekitar 420 petugas lapangan akan diterjunkan dalam proses pendataan. Launching pendataan Sensus Ekonomi 2026 direncanakan pada 16 Mei 2026.
Sekda: Kebijakan Berkualitas Berawal dari Data Berkualitas
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Cimahi, Maria Fitriyani, yang mewakili Wali Kota Cimahi, menegaskan bahwa sensus ini merupakan tahapan strategis untuk memastikan kebijakan pembangunan benar-benar berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Fondasi perencanaan pembangunan harus berbasis data yang akurat, terbaru, dan valid. Kualitas kebijakan publik sangat ditentukan oleh kualitas data yang kita miliki,” tegasnya.
Ia mencontohkan sejumlah persoalan kebijakan yang kerap muncul akibat perbedaan persepsi data, seperti dinamika kesejahteraan masyarakat, ketenagakerjaan, hingga pergeseran desil ekonomi. Menurutnya, Sensus Ekonomi menjadi momentum penting untuk memperbarui dan menyelaraskan data riil di lapangan.
Maria juga menyoroti pentingnya pemahaman masyarakat dalam pengisian data, termasuk definisi bekerja dalam konteks statistik, agar tidak terjadi bias pelaporan yang berdampak pada angka pengangguran maupun kebijakan bantuan sosial.
Harapan untuk Masa Depan Ekonomi Cimahi. Dalam sesi wawancara dengan awak media, Sekda menambahkan bahwa Sensus Ekonomi terakhir dilaksanakan pada 2016.
Setelah satu dekade, pendataan kembali dilakukan guna melihat perkembangan struktur ekonomi Kota Cimahi, termasuk potret usaha yang tumbuh maupun yang berhenti beroperasi.
Hasil sensus ini diharapkan menjadi dasar kebijakan pemerintah ke depan. Kita ingin mengetahui kondisi riil, termasuk angka TPT dan perkembangan sektor usaha, sehingga program yang disusun benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Pemkot Cimahi berharap seluruh elemen masyarakat, pelaku usaha, dan instansi terkait mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Dengan data yang akurat dan kolaborasi yang kuat, arah pembangunan Kota Cimahi diharapkan semakin terukur dan berdampak nyata bagikesejahteraan masyarakat. (Adang.R)