Cimahi, Reportasenusantaranews.com - Ketua Komisi III DPRD Kota Cimahi, H. Asep Rukmansyah, S.E., menggelar pertemuan dengan perwakilan warga dari Dapil Cibabat dan Pasirkaliki untuk memaparkan evaluasi kinerjanya selama satu tahun menjabat sekaligus meninjau realisasi program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) di wilayah tersebut. Pertemuan berlangsung di kediamannya, Kompleks Nata Endah Blok N No. 145 pada Selasa (03/12/2025).
Realisasi Pokir Hampir Sempurna
Dalam dialog bersama warga, Asep menegaskan bahwa realisasi program Pokir sepanjang tahun berjalan mencapai angka yang sangat tinggi.
“Hampir 98 persen sudah terealisasi. Memang masih ada beberapa utang piutang, dan itu hal yang wajar,” ujarnya.
Evaluasi yang dilakukan juga menyentuh tingkat kepuasan masyarakat. Hampir seluruh Ketua RW di daerah pemilihannya memberikan apresiasi atas percepatan realisasi program.
“Alhamdulillah, laporan dari para RW menyampaikan bahwa program-program sudah berjalan, bahkan sebagian sedang dikerjakan,” tambahnya.
Fokus Pokir: Menyentuh Kebutuhan Dasar Warga
Asep menjelaskan bahwa program Pokir merupakan prioritas yang diarahkan langsung untuk menjawab kebutuhan warga di tingkat Rukun Warga. Ia menegaskan batasan Pokir yang tidak bisa menyasar proyek berskala besar seperti jalan kota, karena kewenangan tersebut berada di ranah eksekutif.
Program Pokir yang telah direalisasikan antara lain:
Infrastruktur Lingkungan: hotmix, pengecoran jalan lingkungan, paving block, dan perbaikan gang.
Fasilitas Publik: pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) sebagai kebutuhan dasar warga.
Sarana Pendukung: perbaikan drainase dan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT).
Anggaran 2026: Menyesuaikan Pemangkasan Transfer Pusat
Dalam kesempatan itu, Asep juga menyinggung penyusunan anggaran tahun 2026. Ia memaparkan perbedaan mekanisme perencanaan antara legislatif dan eksekutif:
DPRD: Menyusun kebutuhan daerah melalui Pokir berbasis hasil Reses.
Pemkot: Melakukan perencanaan lewat Musrenbang.
Asep menegaskan bahwa meskipun metodenya berbeda, tujuan keduanya sama: mengarahkan pembangunan daerah.
APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2026 telah resmi disahkan pada awal Desember 2025. Namun, total anggaran mengalami penurunan menjadi sekitar Rp1,3 triliun akibat pemangkasan Dana Transfer Keuangan Daerah oleh pemerintah pusat.
Fokus utama APBD 2026 tetap diarahkan pada sektor prioritas, yaitu:
peningkatan kualitas pendidikan,
penguatan UMKM,
pembangunan infrastruktur,
kesejahteraan sosial,
kesehatan,
dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Melalui evaluasi ini, Asep Rukmansyah berharap sinergi antara warga dan DPRD terus terjaga, sehingga perencanaan pembangunan tahun berikutnya lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. (Adang. R)