Cimahi, reportasenusantaranews.com - Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, menegaskan bahwa upaya penanggulangan bencana pada 2025 tidak lagi bisa mengandalkan pemerintah semata. Keterbatasan anggaran yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi tantangan nyata, sekaligus momentum untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, terutama dengan dunia usaha.
Menurut Adhitia, bencana—baik alam maupun non-alam—selalu membawa dampak berlapis, tidak hanya pada keselamatan masyarakat, tetapi juga pada keberlangsungan aktivitas ekonomi. Pengalaman pandemi Covid-19 menjadi contoh konkret bagaimana bencana non-alam mampu melumpuhkan sektor usaha dalam waktu lama, bahkan menyisakan dampak yang hingga kini belum sepenuhnya pulih.
“Ketika bencana terjadi, dunia usaha termasuk pihak yang paling terdampak. Namun di sisi lain, mereka juga memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari solusi,” ujar Adhitia dalam sebuah forum pembahasan kebencanaan di Kota Cimahi.
Dengan anggaran BPBD yang terbatas pada 2025, Pemkot Cimahi memastikan program-program strategis tetap berjalan. Edukasi publik, sosialisasi, hingga simulasi kebencanaan—termasuk simulasi gempa bumi yang risikonya selalu mengintai—dinilai tidak boleh berhenti hanya karena keterbatasan dana.
Untuk itu, Pemkot Cimahi mendorong sinergi bersama Badan Pengelola Dana (BPD) serta komunitas dunia usaha guna merumuskan skema kolaborasi yang berkelanjutan. Salah satu instrumen yang dioptimalkan adalah program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). (Adang. R)