Cimahi, Reportasenusantara.com – Anggota DPRD Kota Cimahi periode 2024–2029, Mohamad Nofip, ST., kembali hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan Reses Masa Persidangan III Tahun 2025.
Kegiatan berlangsung di Cobadas RT.03 RW.09 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan, pada Sabtu 2 November 2025.
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi langsung antara wakil rakyat dan konstituen di daerah pemilihan.
Dalam pelaksanaan reses tersebut, Mohamad Nofip menegaskan bahwa kegiatan turun ke masyarakat adalah bagian dari kewajiban moral dan konstitusional anggota DPRD untuk menampung, mencatat, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di tingkat legislatif.
Beragam usulan dan keluhan publik disampaikan warga, mulai dari kebutuhan pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, hingga pemberdayaan masyarakat.
Nofip menyampaikan bahwa setiap aspirasi yang masuk menjadi catatan resmi untuk dibawa dalam pembahasan di DPRD dan diteruskan kepada pemerintah daerah. Ia berharap sinergi antara masyarakat, legislatif, dan eksekutif terus berjalan baik sehingga program pembangunan dapat dirasakan secara merata.
“Reses ini bukan hanya agenda formal, tetapi bentuk komitmen kami untuk menyerap suara masyarakat demi kemajuan Kota Cimahi,” ujarnya di hadapan peserta.
Melalui kegiatan reses, Anggota DPRD Kota Cimahi, Mohamad Nofip, memberikan tanggapan langsung atas berbagai masukan warga dalam kegiatan reses yang digelar di wilayah Cimahi.
Isu mengenai sampah, ketertiban, keamanan, serta pembinaan generasi muda menjadi fokus utama dalam dialog interaktif bersama masyarakat.
Dalam penyampaiannya, Mohamad Nofip menegaskan bahwa banyak persoalan sosial, terutama terkait perilaku dan pembentukan karakter anak, harus dikembalikan kepada pola pendidikan keluarga.
Menurutnya, keluarga merupakan lingkungan pertama sekaligus kunci pembentukan akhlak dan kedisiplinan.
“Kalau kita ingin anak-anak kita tumbuh beradab dan memiliki moral yang baik, semuanya harus kembali pada keluarga masing-masing,” ujar Nofip di hadapan masyarakat.
Selain membahas aspek sosial, ia juga menjelaskan kondisi anggaran daerah yang mengalami pemangkasan signifikan.
Dari total anggaran sebelumnya mencapai Rp4,5 triliun, kini dipangkas hampir Rp1,5 triliun sebagai konsekuensi penerapan efisiensi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Kondisi ini berdampak pada seluruh dinas maupun kegiatan kedewanan yang turut mengalami pemotongan.
Dengan terbatasnya kemampuan fiskal daerah, Mohamad Nofip mendorong kecamatan dan kelurahan untuk berinovasi dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak bumi dan bangunan (PBB).
Ia menyebutkan bahwa Cimahi merupakan daerah dengan potensi PBB terbesar, tetapi kini dibatasi oleh minimnya ketersediaan lahan karena perubahan penggunaan tanah menjadi kawasan pemukiman dan industri.
Terkait masalah sampah, dirinya menjelaskan bahwa Pemkot Cimahi terus berupaya mencari solusi jangka panjang. Saat ini, telah beroperasi fasilitas pengolahan sampah di wilayah Cimahi Utara dengan kemampuan mengurai 50–70 ton per hari.
Selain itu, sedang dikembangkan skema pengolahan berbasis wilayah RW, termasuk program inovasi pengelolaan sampah plastik menjadi bahan bakar dan pemanfaatan sisa makanan untuk pakan ternak.
Mohamad Nofip menyatakan bahwa dirinya siap mendampingi dan memberikan dukungan kepada wilayah yang serius mengembangkan program pengelolaan sampah secara mandiri.
“Kalau setiap RW bisa bergerak, hasilnya tidak hanya mengurangi beban sampah kota, tapi juga berpotensi menjadi peluang usaha bagi masyarakat,” tegasnya.
Melalui reses ini, dirinya berharap aspirasi masyarakat dapat menjadi pijakan dalam penyusunan program pembangunan yang lebih tepat sasaran, meskipun daerah dalam kondisi anggaran terbatas.
warga pun menyambut positif kehadiran anggota DPRD tersebut, karena mereka dapat secara langsung menyampaikan harapan dan persoalan yang terjadi di lingkungan masing-masing.
Mohamad Nofip kembali menegaskan komitmennya untuk membuka ruang selebar-lebarnya bagi masyarakat dalam penyampaian aspirasi.
Hal tersebut ia sampaikan setelah adanya keluhan dari warga RW 9 dan RW 14 yang menyoroti persoalan sampah, pembangunan wilayah, serta peningkatan peluang kerja bagi warga setempat.
Nofip menilai, setiap dinamika dan masukan dari masyarakat merupakan berkah yang harus diterima dengan tangan terbuka.
“Undang saya, sampaikan apa yang menjadi kebutuhan. Semua aspirasi akan kami tampung,” ujarnya dalam forum dialog bersama warga.
Meskipun baru resmi bertugas sejak 12 Februari lalu, ia menegaskan bahwa dirinya siap bekerja keras menghadapi kompetisi politik yang semakin ketat ke depan, baik antarpartai maupun antaranggota dewan.
Menurutnya, tantangan itu justru menjadi motivasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Terkait aduan yang mengemuka, Nofip menyebut persoalan sampah masih menjadi isu paling mendesak terutama di RW 9 dan RW 14. Dirinya memastikan akan mendorong pemerintah daerah serta pihak kelurahan untuk memperkuat program penanganan sampah hingga ke tingkat RW.
Di sisi lain, rencana pembangunan wilayah juga menjadi perhatian penting, termasuk pemerataan fasilitas dan akses infrastruktur demi mendukung kenyamanan warga.
Selain itu, aspirasi mengenai peningkatan peluang kerja bagi masyarakat lokal turut dicatat.
Nofip menilai, pembangunan daerah harus sejalan dengan perluasan kesempatan kerja agar dampaknya dirasakan langsung oleh warga di lapangan.
Di akhir penyampaiannya, ia menegaskan bahwa reses bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi momentum menyerap kebutuhan riil masyarakat untuk diperjuangkan.
“Apa pun keluhan masyarakat akan kami bawa ke meja pembahasan. Kami hadir untuk mendengar dan memperjuangkan,” tutupnya. (Adang. R)