CIMAHI —Reportasenusantara News.Com Pemerintah Kota Cimahi kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan industri kecil dan menengah, terutama yang telah memenuhi standar Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai amanat Presiden dan Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan penggunaan produk dalam negeri.
Dalam forum kelima yang digelar untuk mempertemukan pelaku industri dengan perencana belanja pemerintah, Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudhitira Pemkot Cimahi menyampaikan bahwa potensi besar pelaku UMKM di kota tersebut belum sepenuhnya terakomodir dalam proses pengadaan barang dan jasa.
"Industri lokal kita ini besar, namun didominasi oleh pelaku kecil. Padahal mereka sudah memenuhi syarat TKDN. Ini harus kita dorong agar masuk dalam perencanaan belanja perangkat daerah," ujar Adhitia, di Gedung Techno park, Rabu (6/8).
Menurutnya, banyak produk lokal berkualitas yang bahkan telah menembus pasar internasional, namun ironisnya belum terpakai dalam belanja pemerintah daerah sendiri. Salah satunya adalah produk kabel dari Cimahi yang telah diekspor ke Rusia, namun belum masuk ke dalam daftar material belanja daerah.
Sebagai langkah konkret, Adhitia sedang meminta daftar UMKM yang memenuhi kriteria TKDN untuk dikurasi. Dari sekitar 40 industri yang terdata, akan dipilah mana yang kapasitas produksinya mampu memenuhi kebutuhan pemerintah.
“Kapasitas itu penting. Kita ingin semua belanja yang dilakukan pemerintah bisa dipertanggungjawabkan secara kualitas maupun kuantitas. Jangan sampai kita pilih UMKM yang belum siap kapasitasnya, lalu produk yang dihasilkan tak sesuai harapan,” tegasnya.
Adhitia menambahkan, proses kurasi ini akan melibatkan seluruh perangkat daerah melalui sinergi lintas-OPD. Hal ini penting agar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tidak melupakan potensi lokal.
“Kita tidak ingin ada kejadian produk unggulan kita yang dipakai di luar negeri, justru tidak masuk dalam spesifikasi rencana belanja daerah,” tambahnya.
Ke depan, pihaknya juga akan memanggil para PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dari masing-masing perangkat daerah untuk memastikan pengakomodasian produk lokal dalam setiap program pembangunan. Klinik perencanaan pun direncanakan digelar agar sinergi antara perencana dan pelaku industri bisa lebih konkret.
“Kita ingin industri lokal kita naik kelas. Tapi untuk itu, mereka juga harus tahu peluangnya. Dan pemerintah harus hadir sebagai jembatan antara potensi dan kebutuhan,” pungkasnya(Adang.R)